PAN Usul RUU Pemilu Diambil Alih Pemerintah, Hindari Tarik Ulur Parpol
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing di berbagai negara.
Ia menilai, keberadaan fasilitas militer asing dapat mempercepat intervensi terhadap kedaulatan negara berdaulat.
"Berbagai intervensi kedaulatan suatu negara merdeka dan berdaulat di Amerika Latin dan Timur Tengah akhir-akhir ini dapat terjadi dengan cepat karena adanya pangkalan militer asing di suatu negara," ujar Megawati dalam seminar peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Megawati menyebut gagasan penolakan pangkalan militer asing bukan hal baru.
Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah menggelar Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965 sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang menekankan kedaulatan negara.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung dinamika geopolitik global yang dinilainya kembali bergejolak.
Ia menyebut sejumlah konflik internasional sebagai contoh rapuhnya sistem hubungan antarnegara saat ini.
"Ketika dunia saat ini dihadapkan pada persoalan di Venezuela dan serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, maka sistem internasional guncang," kata Megawati.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dunia kembali pada prinsip kesetaraan antarbangsa sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang pernah diperjuangkan Indonesia.
Megawati juga menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional seharusnya dibangun dengan orientasi perdamaian dunia, bukan ketergantungan pada kekuatan militer asing.
"Situasi global hari ini menuntut kita memperkuat kedaulatan dengan cara pandang geopolitik yang berdaulat dan mandiri," ujarnya.
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai isu keberadaan pangkalan militer asing kerap menjadi sensitivitas dalam dinamika hubungan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah mengalami rivalitas kekuatan besar.*
(km/ad)
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
ASAHAN Suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan menyelimuti prosesi Wisuda Sarjana Angkatan keXXXV Institut Agama Islam Daar AlUluu
PENDIDIKAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti secara tegas wacana pemekaran wilayah yang mencuat, khususnya yan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor
PEMERINTAHAN