Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing di berbagai negara.
Ia menilai, keberadaan fasilitas militer asing dapat mempercepat intervensi terhadap kedaulatan negara berdaulat.
"Berbagai intervensi kedaulatan suatu negara merdeka dan berdaulat di Amerika Latin dan Timur Tengah akhir-akhir ini dapat terjadi dengan cepat karena adanya pangkalan militer asing di suatu negara," ujar Megawati dalam seminar peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Megawati menyebut gagasan penolakan pangkalan militer asing bukan hal baru.
Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah menggelar Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965 sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang menekankan kedaulatan negara.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung dinamika geopolitik global yang dinilainya kembali bergejolak.
Ia menyebut sejumlah konflik internasional sebagai contoh rapuhnya sistem hubungan antarnegara saat ini.
"Ketika dunia saat ini dihadapkan pada persoalan di Venezuela dan serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, maka sistem internasional guncang," kata Megawati.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dunia kembali pada prinsip kesetaraan antarbangsa sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang pernah diperjuangkan Indonesia.
Megawati juga menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional seharusnya dibangun dengan orientasi perdamaian dunia, bukan ketergantungan pada kekuatan militer asing.
"Situasi global hari ini menuntut kita memperkuat kedaulatan dengan cara pandang geopolitik yang berdaulat dan mandiri," ujarnya.
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai isu keberadaan pangkalan militer asing kerap menjadi sensitivitas dalam dinamika hubungan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah mengalami rivalitas kekuatan besar.*
(km/ad)
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL