Hashim Djojohadikusumo Ungkap Kekhawatiran Investor soal Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA — Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Senin, 20 April 2026.
Penyerahan ini menjadi langkah lanjutan dalam pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan untuk melindungi pekerja rumah tangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menyambut baik RUU tersebut yang merupakan inisiatif DPR.Baca Juga:
Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak yang setara dengan pekerja pada umumnya.
"Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya," kata Yassierli dalam rapat kerja pembahasan tingkat I RUU PPRT.
Menurut dia, perlindungan itu mencakup seluruh tahapan hubungan kerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.
Yassierli menegaskan pentingnya penerapan prinsip decent work atau pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga.
Hal itu mencakup jaminan upah yang layak, pengaturan waktu kerja dan istirahat, hak cuti, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian dalam rancangan beleid tersebut.
Ia menambahkan, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena hubungan kerjanya dipengaruhi faktor sosial dan budaya.
Di sisi lain, pengguna jasa pekerja rumah tangga berasal dari beragam latar belakang ekonomi, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif.
RUU PPRT juga memuat definisi pekerja rumah tangga, ruang lingkup pekerjaan, serta batasan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.
Selain itu, diatur pula mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, hingga perjanjian kerja sama dengan pihak penyalur.
Dalam rancangan ini, pemerintah turut mengatur keberadaan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, serta jaminan sosial bagi pekerja.
Mekanisme penyelesaian perselisihan juga diatur dengan mengedepankan musyawarah, termasuk melibatkan peran ketua RT dan RW sebagai mediator.
Pemerintah, kata Yassierli, mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah.*
(ad)
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA Lionel Messi tengah berduka. Ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan kariernya, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat, 8
ENTERTAINMENT
BINJAI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H.M Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para Veteran di wilayah Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan mas
EKONOMI
JAKARTA Gerhana Matahari Total (GMT) yang diperkirakan terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. B
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana merombak buku pelajaran yang digunakan siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 rib
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Prakt
PENDIDIKAN
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL