Pemerintah Serahkan DIM RUU PPRT ke DPR, Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

RUU PPRT juga memuat definisi pekerja rumah tangga, ruang lingkup pekerjaan, serta batasan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Selain itu, diatur pula mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, hingga perjanjian kerja sama dengan pihak penyalur.

Dalam rancangan ini, pemerintah turut mengatur keberadaan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, serta jaminan sosial bagi pekerja.

Mekanisme penyelesaian perselisihan juga diatur dengan mengedepankan musyawarah, termasuk melibatkan peran ketua RT dan RW sebagai mediator.

Pemerintah, kata Yassierli, mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah.*

(ad)

Dasco Pimpin Raker DPR dan Pemerintah Bahas RUU PPRT, Masuk Tahap Pengambilan Keputusan

Peradi SAI Usulkan Pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk Perkuat Pengawasan Profesi di Indonesia

Indonesia Bidik Swasembada 8 Komoditas Pangan Strategis pada Juni 2026, Ini Daftarnya

KI Pusat Tekankan Urgensi Revisi UU KIP untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

KPK Serahkan Aset Koruptor Senilai Rp3,5 Miliar ke Lemhanas, Ini Rinciannya

8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh