Gandeng Pusat di Rakor Jakarta, Kahiyang Ayu Siap Perkuat Kelembagaan PKK dan Posyandu Sumut
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sum
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Senin, 20 April 2026.
Penyerahan ini menjadi langkah lanjutan dalam pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan untuk melindungi pekerja rumah tangga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menyambut baik RUU tersebut yang merupakan inisiatif DPR.Baca Juga:
Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak yang setara dengan pekerja pada umumnya.
"Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya," kata Yassierli dalam rapat kerja pembahasan tingkat I RUU PPRT.
Menurut dia, perlindungan itu mencakup seluruh tahapan hubungan kerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.
Yassierli menegaskan pentingnya penerapan prinsip decent work atau pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga.
Hal itu mencakup jaminan upah yang layak, pengaturan waktu kerja dan istirahat, hak cuti, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian dalam rancangan beleid tersebut.
Ia menambahkan, pekerja rumah tangga memiliki karakteristik khusus karena hubungan kerjanya dipengaruhi faktor sosial dan budaya.
Di sisi lain, pengguna jasa pekerja rumah tangga berasal dari beragam latar belakang ekonomi, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif.
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sum
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ratarata 20 hingga 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikenai penghentian operasional s
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga a
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Rupiah naik 66 poin atau
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,56 persen ke level 6.374,91 pada perdagangan Rabu (23/9/2026). Penguatan terja
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai tidak ada istilah terlambat untuk mengajukan koreksi yang berkaitan deng
POLITIK
LUBUKPAKAM Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kontraktor Safruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Keluarga besar Herlambang Panggabean menggelar aksi damai di depan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha
PERISTIWA
KARO Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih terpantau. Dalam periode pengamatan Rabu (23/9/2026) pukul 06.
PERISTIWA
BANDA ACEH Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil pe
HUKUM DAN KRIMINAL