Polda Aceh Bongkar 19 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dalam Sepekan, 22 Orang Jadi Tersangka
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
JAKARTA — PT MNC Asia Holding Tbk menyatakan akan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diputus pada 22 April 2026.
Dalam keterangan resminya, perseroan menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga belum dapat dilaksanakan. Perusahaan juga menilai masih terdapat ruang untuk menempuh upaya hukum lanjutan, mulai dari banding hingga kasasi, bahkan peninjauan kembali apabila diperlukan.
"Putusan tersebut belum final dan masih terbuka upaya hukum lanjutan," ujar perwakilan perseroan dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Perseroan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusan tersebut. Salah satunya terkait pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pembayaran Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Menurut MNC Asia Holding, tanggung jawab tersebut seharusnya berada pada PT Bank Unibank Tbk sebagai penerbit NCD beserta jajaran direksi, komisaris, dan pemegang sahamnya.
Namun, dalam putusan tersebut, tanggung jawab justru dibebankan kepada para tergugat yang disebut hanya berperan sebagai broker atau arranger.
Selain itu, perseroan juga menyoroti kondisi PT Bank Unibank Tbk yang telah ditetapkan sebagai bank beku kegiatan usaha pada 29 Oktober 2001. Perusahaan berpendapat, apabila status tersebut tidak terjadi, maka kewajiban pembayaran kepada CMNP diyakini dapat diselesaikan oleh Unibank.
MNC Asia Holding juga menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam proses yang menyebabkan Unibank menjadi bank beku kegiatan usaha, karena bukan bagian dari pengurus maupun pemegang saham bank tersebut.
Lebih lanjut, perseroan menyebut bahwa CMNP sebelumnya telah menerima pembayaran dari negara dalam bentuk restitusi pajak pada tahun 2013.
Selain substansi putusan, perseroan turut mempertanyakan siaran pers yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026. Dalam siaran tersebut, disebutkan adanya pertimbangan hakim, sementara pihak perseroan mengaku belum menerima salinan lengkap putusan.
"Pada tanggal tersebut, perseroan hanya dapat mengakses amar putusan tanpa pertimbangan," tulis perusahaan.
Atas dasar berbagai hal tersebut, MNC Asia Holding memastikan akan menempuh upaya banding guna menguji kembali putusan di tingkat yang lebih tinggi.*
(dh)
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa seorang warga negara Taiwan berinisial YCY, 42 tahun, ke gedung Bareskr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setel
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA