Puan Maharani Soroti Kecurangan UTBK 2026, Desak Perbaikan Sistem Seleksi Nasional PTN

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya temuan kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 yang dinilai semakin kompleks dan terorganisir.

Menurut Puan, praktik kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi tersebut tidak lagi sekadar pelanggaran individual, melainkan telah menjadi tantangan serius terhadap integritas sistem pendidikan nasional.

"Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran aturan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Puan Maharani Soroti Lonjakan Harga Energi dan Sembako, Nilai Bebani Daya Beli Masyarakat Kecil

Ia menilai, meningkatnya berbagai modus kecurangan seperti sindikat joki, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga pemalsuan dokumen menunjukkan adanya tekanan kompetisi pendidikan yang semakin tinggi.

Puan menegaskan, sistem pengawasan dalam pelaksanaan UTBK harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan modus kecurangan yang ada.

"Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sistem seleksi nasional tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diungkap, tetapi dari kemampuan mencegah terjadinya kecurangan sejak awal.

Selain aspek teknis, Puan menilai kecurangan dalam UTBK juga berkaitan dengan ekosistem pendidikan yang membentuk pola pikir siswa terhadap kompetisi, usaha, dan kejujuran akademik.

"Di sinilah penting bagi negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan semata persoalan teknis pengawasan ujian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha dan kompetisi," katanya.

Puan meminta panitia SNPMB serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menjadikan temuan kecurangan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam desain sistem seleksi ke depan.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat budaya kejujuran sejak dini.

"Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya," ujar Puan.*

(d/dh)

Zulhas Dorong UMKM Masuk Pasokan Makanan Haji RI, Produk RTE Mulai Diekspor ke Arab Saudi

Pemko Tanjungbalai Launching Bantuan Pangan Feb-Maret 2026, Wawako Tegaskan Peran Negara Jaga Ketahanan Keluarga

Di Wisuda Universitas Widya Mataram, Sekda Aceh Soroti Peran Generasi Muda Hadapi Bonus Demografi

Habonaron do Bona, Falsafah Simalungun yang Relevan di Tengah Krisis Moral Modern

Purbaya Buka-bukaan Soal BBM Ditahan, Ternyata Instruksi Presiden

Jokowi Apresiasi Pemerintah Tahan Harga BBM di Tengah Kenaikan Minyak Dunia