Refly Harun Sebut SP3 Rismon di Kasus Ijazah Jokowi Langgar Aturan RJ KUHAP Baru
JAKARTA Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menilai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap salah satu tersangka k
POLITIK
JAKARTA – Polemik kewajiban pembayaran pesangon kepada ratusan mantan pekerja PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan tambang yang dikaitkan dengan Newcrest Mining Limited yang kini berada di bawah Newmont Corporation itu diduga belum menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte sebelumnya telah memenangkan 735 mantan pekerja NHM. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024.
Nilai kewajiban yang harus dibayarkan kepada para pekerja diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar atau setara US$35 juta. Namun hingga kini, para pekerja mengaku belum menerima hak mereka sebagaimana amar putusan pengadilan.Baca Juga:
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pengabaian terhadap putusan inkrah dapat mengancam kepastian hukum di Indonesia, terutama dalam iklim investasi.
"Kalau putusan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sudah konsisten, itu murni. Tidak ada alasan untuk tidak dijalankan. Investor asing wajib tunduk pada hukum Indonesia," ujarnya.
Kasus ini berawal dari akuisisi saham NHM pada Maret 2020. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018–2020, diatur bahwa perubahan kepemilikan perusahaan wajib diikuti penyelesaian seluruh hak pekerja, termasuk pesangon.
Namun, lebih dari empat tahun berlalu, kewajiban tersebut belum juga direalisasikan. Kuasa hukum serikat pekerja, Iksan Maujud, menyebut berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari mediasi hingga jalur hukum, namun tidak membuahkan hasil.
"Sejak awal kami sudah berkali-kali menyurati, tetapi tidak direspons. Ini bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum," katanya.
Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PT NHM, Rusli Abdullah Gailea, juga menyampaikan kekecewaan atas belum dibayarkannya hak para pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.
"Kami sudah bekerja lama, tapi hak kami seperti diabaikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Serikat F-GSBM PT NHM, Rudi Pareta, menegaskan bahwa pesangon tersebut merupakan hak normatif yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya.
"Ini bukan bantuan, ini hak. Banyak yang menggantungkan untuk usaha dan pendidikan anak," katanya.
JAKARTA Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menilai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap salah satu tersangka k
POLITIK
JAKARTA Produk fesyen dan aksesori Indonesia mencatat potensi transaksi senilai 1 juta dolar AS atau sekitar Rp17 miliar dalam ajang Pop
EKONOMI
ACEH TIMUR Seorang terduga pengedar narkoba berinisial MAF (20) dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke lereng kebun sawit saat b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menahan lonjakan harga tiket pesawat di tengah kenaikan biaya bahan bakar avtur yang menek
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan suspend terhadap sekit
POLITIK
TEHERAN Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengklaim telah mencegat sebuah kapal yang disebut sebagai bagian dari armada bayangan Iran
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden P
NASIONAL
MAKKAH Pemerintah menetapkan lima wilayah utama sebagai basis akomodasi jemaah haji Indonesia di Makkah pada penyelenggaraan haji 1447 H
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong penguatan investor domestik sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergan
EKONOMI
JAKARTA Realisasi investasi Indonesia pada kuartal I2026 tercatat mencapai Rp498,79 triliun. Angka tersebut melampaui target pemerintah
EKONOMI