Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Ditolak, Penetapan Tersangka Sah
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pergeseran dinamika geopolitik global dinilai semakin memperlihatkan menguatnya pendekatan realisme dalam hubungan internasional, terutama di tengah meningkatnya konflik antarnegara besar.
Kondisi ini turut menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia, termasuk Selat Malaka.
Praktisi dan peneliti kebijakan maritim, Dedi Gunawan Widyatmoko, mengatakan dalam teori hubungan internasional terdapat dua arus utama, yakni idealisme dan realisme.Baca Juga:
Idealisme menekankan kerja sama antarnegara untuk perdamaian global, sementara realisme menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
"Dalam perspektif realisme, konflik kepentingan antarnegara adalah hal yang tidak terhindarkan," kata Dedi, Kamis, 30 April 2026.
Ia menjelaskan, berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 merupakan wujud pendekatan idealisme dalam mengatur tata kelola global, termasuk pelayaran internasional.
Namun, menurut dia, dalam praktiknya pendekatan realisme semakin dominan dalam beberapa dekade terakhir.
Hal itu terlihat dari kebijakan luar negeri sejumlah negara besar yang lebih menekankan kepentingan nasional.
Dedi mencontohkan ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang turut berdampak pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.
Dalam konteks tersebut, ia menilai tindakan pembatasan atau penutupan sepihak di selat internasional berpotensi bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjamin hak lintas transit bagi kapal-kapal internasional.
"Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak boleh dibatasi secara sepihak," ujarnya.
Di sisi lain, wacana pemanfaatan ekonomi dari Selat Malaka kembali mengemuka. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 29 persen perdagangan minyak global melintasinya.
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tanta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap temuan baru terkait kondisi keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Ombudsman menemukan adanya
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada
NASIONAL
BATU BARA Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul Dugaan Pungutan terka
PENDIDIKAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar insta
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai unt
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN