Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal perbedaan upah pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan guru honorer menuai sorotan publik.
Isu ini mencuat setelah diketahui bahwa petugas pencuci peralatan dapur MBG menerima gaji lebih tinggi dibanding sebagian guru honorer.
Dadan mengakui adanya kritik dari masyarakat terkait ketimpangan tersebut.Baca Juga:
Ia menyebut pekerja pencuci ompreng dalam program MBG digaji sekitar Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan, sementara guru honorer di sejumlah daerah hanya menerima kisaran Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.
"Makanya kita diprotes banyak pihak karena gaji karyawan pencuci piring lebih tinggi dibanding guru honorer," kata Dadan.
Menurut dia, tenaga kerja dalam program MBG sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kelompok tersebut sebelumnya tercatat memiliki pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan.
Dadan menilai, skema ini berdampak pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat tersebut.
Ia juga menyebut program MBG berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah.
"Alhamdulillah mereka sekarang mulai meningkat pendapatannya," ujarnya.
Program MBG sendiri dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini terus diperluas di berbagai daerah.
Di Sulawesi Selatan misalnya, tercatat 836 unit SPPG telah beroperasi di 24 kabupaten/kota.
Setiap unit SPPG disebut menerima dana operasional sekitar Rp1 miliar per bulan, yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku dan operasional dapur.
Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembelian produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG, khususnya dalam riset gizi, pangan, dan tata kelola program.
"Yang riset kita," ujarnya, seraya membuka peluang kampus menjadi bagian dari ekosistem SPPG.
Saat ini, pemerintah juga tengah mengusulkan tambahan ratusan unit SPPG baru untuk memperluas jangkauan program MBG di berbagai daerah.*
(tm/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN