Rencana Pelibatan TNI di Program LPDP Disorot DPR, Diminta Tidak Ganggu Arah Pendidikan Sipil

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar rencana pelibatan TNI dalam program pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dilakukan secara hati-hati dan tidak menggeser tujuan utama pendidikan.

Lalu menegaskan, LPDP merupakan instrumen pendanaan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sipil melalui beasiswa, riset, dan pengembangan keilmuan. Karena itu, setiap bentuk keterlibatan pihak lain, termasuk TNI, harus tetap berada dalam koridor yang tepat.

"Secara substansi, rencana pelibatan TNI dalam program LPDP perlu dilihat sangat hati-hati," kata Lalu saat dihubungi, Senin (4/5/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Terima Kunjungan Kanwil Imigrasi Sumut, Bahas Penguatan Pengawasan Orang Asing di Kota Medan

Ia menjelaskan, jika pelibatan TNI dimaksudkan untuk penguatan karakter seperti disiplin, kepemimpinan, atau dukungan pada bidang strategis seperti pertahanan, hal tersebut masih dapat dipahami. Namun, pelaksanaannya harus proporsional agar tidak mengubah arah kebijakan LPDP.

"Kalau pelibatan TNI dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu, itu masih bisa dipahami sepanjang proporsinya jelas dan tidak menggeser tujuan utama LPDP," ujarnya.

Selain itu, Lalu juga menyoroti potensi tumpang tindih peran antar-lembaga jika kebijakan tersebut tidak dirancang dengan jelas. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan inklusivitas dalam setiap kebijakan pendidikan.

"Prinsip yang tetap dijaga adalah agar kebijakan pendidikan tetap berorientasi pada profesionalisme, inklusivitas, dan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP bertujuan memperkuat nasionalisme dan membentuk karakter penerima beasiswa, bukan untuk tujuan militer.

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih memperkuat rasa nasionalisme mereka," ujar Purbaya.

Ia juga menyebut pemerintah ingin mendorong penerima LPDP lebih banyak mengambil bidang studi yang mendukung pembangunan nasional, terutama sains dan teknologi.

Program pembekalan tersebut telah melibatkan TNI Angkatan Udara melalui kegiatan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 4–9 Mei 2026.*

(k/dh)

Rico Waas Terima Kunjungan Kanwil Imigrasi Sumut, Bahas Penguatan Pengawasan Orang Asing di Kota Medan

Menaker Tegaskan Perlindungan Pekerja Harus Menyeluruh, Ahli Waris Korban KA Terima Santunan Rp435 Juta

Ambang Restitusi PPN Dipangkas Jadi Rp1 Miliar, Purbaya Perketat Pengawasan dan Jaga Kas Negara

Ditopang Saham Gainers, IHSG Menguat ke 6.971 Meski Mayoritas Sektor Masih Tertekan

Pembekalan TNI untuk Penerima LPDP Disorot, Purbaya: Jangan Sampai Hina Negara

Pemerintah Siapkan Giant Sea Wall 575 Km di Pantura Jawa, 23 Kementerian Terlibat dalam Proyek Raksasa