Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Laporan tersebut memuat berbagai rekomendasi yang berpotensi berdampak pada perubahan Undang-Undang Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang juga menjadi anggota komisi, menyampaikan bahwa laporan akhir telah rampung sejak sekitar dua bulan lalu.
"Laporan akhir dari kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang sudah bekerja selama beberapa bulan, dan lebih kurang dua bulan yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, laporan tersebut disusun dalam beberapa versi dengan ketebalan berbeda, mulai dari ribuan halaman hingga ringkasan singkat agar mudah dipahami oleh Presiden.
"Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik usulan-usul yang disampaikan," jelasnya.
Yusril menambahkan, pihaknya kini menunggu arahan dari Presiden setelah laporan tersebut dipelajari. Ia juga mengisyaratkan bahwa rekomendasi yang disampaikan memiliki implikasi besar terhadap regulasi yang berlaku saat ini.
"Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan Undang-Undang Polri yang ada sekarang," tegasnya.
Sementara itu, anggota komisi lainnya, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa laporan tersebut terdiri dari 10 buku tebal. Sebagian besar berisi aspirasi masyarakat serta rencana internal Polri.
"Ada 10 buku tebal, delapan di antaranya berisi verbatim suara masyarakat dan rencana Polri, sementara dua lainnya merupakan ringkasan," kata Mahfud.
Ia belum merinci isi laporan tersebut dan menyatakan akan menunggu arahan Presiden sebelum memaparkan lebih lanjut kepada publik.*
(d/dh)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL