JAKARTA – Pemerintah akan mengatur pembatasan jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar struktur kepolisian. Kebijakan ini merupakan bagian dari hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimlly Asshiddiqie, mengatakan Presiden menilai perlu adanya aturan yang lebih tegas dan limitatif terkait penempatan anggota Polri di luar institusi, sebagaimana praktik yang telah diterapkan pada TNI.
"Nah poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Jadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja," kata Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).Baca Juga:
Menurut Jimly, selama ini belum ada batasan yang jelas mengenai jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota Polri di luar institusi. Karena itu, aturan baru akan disusun agar lebih tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.
Ia menjelaskan, arahan Presiden tersebut akan ditindaklanjuti melalui regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun revisi undang-undang yang tengah disiapkan oleh kementerian terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator.
"Jadi tidak seperti sekarang yang tidak ada batasan. Itu harus dimuat di PP atau undang-undang yang segera diselesaikan," ujarnya.
Selain soal pembatasan jabatan Polri, Jimly juga menyebut Presiden Prabowo meminta reformasi kelembagaan juga menyasar institusi penegak hukum lainnya, termasuk lembaga kehakiman, agar evaluasi berjalan secara menyeluruh.*
(d/dh)
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
