26 WNI Ditangkap di Malaysia, Diduga Gunakan Identitas Palsu Demi Bekerja
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan realisasi dan tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera terus berjalan sesuai rencana dan berada dalam pengawasan pemerintah pusat.
Purbaya menyebut penyaluran TKD dilakukan dalam beberapa tahap, dengan skema tanpa syarat salur untuk mempercepat distribusi anggaran ke daerah terdampak.
"Tahap I sebesar 40 persen disalurkan Februari sebesar Rp4,39 triliun, Tahap II sebesar 30 persen pada Maret Rp3,10 triliun, dan Tahap III 30 persen disalurkan April 2026 tanpa syarat salur," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, total realisasi TKD untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp33,93 triliun. Sementara tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp10,65 triliun.
Secara keseluruhan, penyaluran TKD hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan percepatan belanja negara, khususnya untuk daerah.
Purbaya juga menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pengawasan ketat terhadap kondisi daerah.
"Ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa. Jadi jangan sampai saya kecolongan," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan monitoring secara bulanan terhadap kebutuhan daerah, termasuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah pusat akan segera melakukan intervensi.
"Kita monitor on monthly basis, kalau ada yang kurang kita akan turun tangan sesuai petunjuk Presiden," ujarnya.*
(an/dh)
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI