DPR Siap Kaji Usulan RUU Pidana LGBT dari MUI, Proses Legislasi Segera Bergulir
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mengkaji usulan naskah akademik beserta draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pidana
NASIONAL
SURABAYA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan gizi seperti stunting dan busung lapar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat meninjau korban keracunan massal program MBG yang dirawat di RSIA IBI Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026.
Sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin, 11 Mei 2026.Baca Juga:
Para korban mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Sebagian besar sempat dirawat di Puskesmas Tembok Dukuh sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"MBG itu tidak hanya sekadar mengurangi patologi sosial seperti stunting dan busung lapar, tapi juga menyiapkan SDM unggul," kata Pigai.
Menurut dia, anak-anak yang sehat dan mendapatkan asupan gizi cukup akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara akademik dan intelektual.
"Kalau anak sehat, kenyang, maka sudah pasti pintar. Maka sudah pasti anak yang cerdas di masa yang akan datang," ujarnya.
Pigai menilai persoalan utama dalam kasus keracunan massal ini terletak pada pengelolaan dapur yang dinilai tidak profesional.
Ia mengatakan tujuan program MBG sudah baik, namun pelaksanaannya harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Masalahnya dapur kadang-kadang tidak profesional. Kurang cermat, kurang disiplin," kata dia.
Pemerintah, kata Pigai, akan menghentikan operasional dapur SPPG yang terbukti bermasalah.
Dapur penyedia makanan bagi 13 sekolah di kawasan tersebut disebut akan dihentikan sementara dan pengelolanya berpotensi masuk daftar hitam.
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mengkaji usulan naskah akademik beserta draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pidana
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Kuantan S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta aparat kepolisian bertindak tegas dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat melalui kegia
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menunjukkan kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan mema
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Defril, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhad
PEMERINTAHAN
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebin
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebanyak 1.544 personel jajaran Polda Aceh resmi menerima kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat tersebut men
PERISTIWA
MEDAN Nama mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimy, ikut disebut dalam sidang dugaan korupsi pengadaan papan tu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUALA SIMPANG Pimpinan PimpinanDaerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Panglima Kor
PENDIDIKAN