JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi wacana penempatan Polri dalam struktur kementerian. Ia menegaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak pernah mengusulkan hal tersebut dalam rekomendasinya.
"Komisi Reformasi tidak mengusulkan Polri diletakkan di bawah kementerian," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (6/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan panjang dan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Dalam kesimpulannya, komisi sepakat mempertahankan posisi Polri seperti saat ini.
Mahfud menilai, secara politik posisi Polri akan lebih aman dan independen jika berada langsung di bawah Presiden. Sebaliknya, jika ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan rentan terhadap kepentingan politik.
"Kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri dalam sistem kita berasal dari partai politik, sehingga berpotensi dipolitisasi," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto dan tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut tidak ada usulan pembentukan kementerian baru terkait kepolisian.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa komisi tidak merekomendasikan pembentukan Kementerian Keamanan maupun perubahan posisi Polri dalam struktur pemerintahan.
Pemerintah pun memastikan bahwa posisi Polri tetap seperti saat ini, yakni berada langsung di bawah Presiden guna menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.*
(in/dh)
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer Jakarta. Te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan penyerahan denda administratif dan pengembalian kawasan hutan senilai Rp10 trili
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan p
NASIONAL
JEMBER Partai Gerindra akan memanggil dan menggelar sidang Mahkamah Partai terhadap anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, pada Ju
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke14 sebagai langkah peng
EKONOMI
JAKARTA Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai vonis 4 tahun penjara terhadap mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI memastikan seluruh layanan kelistrikan di desadesa terdampak banjir di
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan akan mengambil langkah intervensi jika pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berd
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
