Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 35 Persen, Pemko Genjot Pendataan dengan Sistem Jemput Bola
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam memperkuat mitigasi bencana di wilayahnya yang memiliki kerentanan geografis tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat menerima audiensi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/5/2026).
Ia mengapresiasi peran aktivis, akademisi, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam FPRB karena dinilai konsisten membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kondisi geografis Sumut yang didominasi tebing dan perbukitan di sepanjang jalan membuat daerah ini rawan terhadap berbagai jenis bencana.Baca Juga:
"Masalah bencana ini ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak. Karena geografis kita sangat rentan, yang utama harus kita miliki adalah mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul," ujar Sulaiman.
Sulaiman juga mendorong FPRB untuk merumuskan konsep jalur evakuasi yang efektif, baik untuk bencana darat maupun laut. Mengingat sejarah bencana di Sumut, mulai dari hidrometeorologi hingga tsunami, pemanfaatan teknologi dalam pemetaan potensi bencana dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
"Saat ini kita perlu melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana yang dapat diantisipasi dengan bantuan teknologi. Saya berharap forum ini dapat memikirkan bagaimana membentuk jalur mitigasi dan evakuasi yang tepat," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPRB Provinsi Sumut Bahdin Nur Tanjung menyebutkan pihaknya merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengusaha, relawan hingga media massa, sesuai amanah undang-undang kebencanaan.
"Kami hadir sebagai pengurus sekaligus aktivis yang ditugaskan melakukan koordinasi penanggulangan bencana dari segala aspek. Sumut merupakan salah satu provinsi yang telah membentuk forum ini, dan saat ini kami memasuki periode kedua," jelas Bahdin.
Ia menambahkan, FPRB juga telah turun langsung memberikan bantuan dan berkoordinasi dalam sejumlah kejadian bencana di beberapa daerah, seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Melalui audiensi ini, FPRB berharap mendapat arahan lebih lanjut dari Pemprov Sumut dalam menyusun konsep penanggulangan bencana yang lebih komprehensif ke depan.
"Kami siap melaksanakan yang terbaik demi keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara," pungkasnya.*
(dh)
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (In
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan sekitar 9.800 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) CoBranding bersama Universit
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban duga
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa T
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tid
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027. Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN da
NASIONAL