GERBRAK Geruduk DPRD Sumut! Angkat Isu Dugaan Korupsi hingga Keabsahan Ijazah Kepala Daerah

MEDAN — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di Sumatera Utara.

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama elemen masyarakat turun ke jalan dan memusatkan aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis, 7 Mei 2026.

Aksi yang dikomandoi Koordinator Nasional Saharuddin itu mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pemberantasan korupsi, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, hingga sorotan terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 8 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa praktik korupsi dinilai masih menjadi persoalan serius yang belum tertangani secara maksimal.

Mereka juga meminta adanya penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.

Salah satu isu yang disorot dalam aksi tersebut adalah polemik pengelolaan aset Bank Sumut, khususnya terkait pembelian lahan eks Medan Club di Jalan Kartini, Medan.

Lahan seluas 13.931 meter persegi itu diketahui dibeli Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan APBD 2022–2023 dengan nilai mencapai Rp457,4 miliar untuk pengembangan kawasan perkantoran gubernur.

Namun, proses pembelian tersebut turut menuai kontroversi.

Sejumlah pihak sebelumnya menggugat dengan klaim kepemilikan lahan sebagai ahli waris, serta menyoroti dugaan kejanggalan prosedur hingga indikasi pemufakatan jahat.

Di sisi lain, pihak pemerintah daerah menegaskan proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan penilaian resmi.

Selain itu, massa aksi juga mengangkat sejumlah isu lain yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan di daerah.

Di antaranya dugaan korupsi pengadaan smart board di Kabupaten Langkat, polemik terkait keabsahan ijazah sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara, hingga dorongan kepada DPRD Medan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan.

Kejati Sumsel Ungkap Pemulihan Aset Besar Kasus Kredit Bank, Tiga Tersangka Baru Ikut Ditetapkan

Pemerintah Sinkronkan Kebijakan HKPD, Bahas Kepastian PPPK dan Batas Belanja Daerah 30 Persen

Sidang Praperadilan RSUP Nias, Ahli Pidana Nilai Penetapan Tersangka Cacat Jika Tanpa Kerugian Negara

OJK Tegaskan Bank Tak Wajib Salurkan Kredit ke Program Pemerintah, Tetap Berdasarkan Keputusan Bisnis

Warga Jati Rejo Datangi PTPN dan PT NDP, Minta Pertanggungjawaban Pembakaran Rumah Mereka

Rico Waas Tegaskan Media Harus Jadi Pilar Informasi Kredibel untuk Kawal Program Pemko Medan