JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama jajaran Kementerian Sosial mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Dalam pertemuan itu, Kemensos mengaku menerima banyak masukan guna mencegah potensi praktik korupsi dalam proses pengadaan.
Gus Ipul mengatakan konsultasi tersebut dilakukan bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
"Tadi kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, salah satu poin penting yang dibahas dalam konsultasi itu berkaitan dengan potensi meningkatnya anggaran pengadaan barang dan jasa di Kemensos pada masa mendatang.
Ia mengakui, peningkatan anggaran tersebut perlu diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak membuka celah terjadinya penyimpangan.
"Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi. Tetapi karena anggaran makin meningkat, kami meminta nasihat apakah memungkinkan pengadaan dilakukan melalui instansi lain atau agen pengadaan yang diatur undang-undang," katanya.
Gus Ipul menegaskan hasil evaluasi dan monitoring dari KPK nantinya akan menjadi pedoman bagi Kemensos untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa.
"Hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan konsultasi tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan korupsi sejak dini, terutama dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki anggaran besar.
"Kita mendukung program-program yang baik, namun dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan," ujar Ibnu.
Ia menjelaskan KPK telah menyampaikan sejumlah titik rawan yang berpotensi memicu praktik korupsi agar dapat diantisipasi lebih awal oleh Kemensos.
"Risiko-risiko yang bisa menimbulkan korupsi harus dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," pungkasnya.*
(oz/dh)
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH., M.Hum., menegaskan bahwa advokat harus menguasai teknologi informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta desain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan dimatangkan sebelum proy
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Penge
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
