Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIGE – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan, kawasan Danau Toba dipilih karena masih banyak komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut.
"Kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik kelompok masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun organisasi keagamaan," kata Martin, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Ia menyebut seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke Jakarta untuk menjadi bahan penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini tengah dibahas di DPR.
Menurut Martin, masyarakat adat di kawasan Danau Toba menyambut baik langkah Baleg yang mulai mempercepat pembahasan regulasi tersebut. Ia optimistis RUU yang sudah tertunda selama 18 tahun itu bisa diselesaikan pada tahun ini.
"Harapannya RUU Masyarakat Adat ini bisa kita selesaikan tahun ini," ujarnya.
Ia menegaskan, salah satu persoalan utama yang mendorong pentingnya regulasi ini adalah masih adanya konflik lahan yang berujung pada kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Karena itu, RUU ini diharapkan dapat memberikan pengakuan, perlindungan hukum, serta kepastian hak bagi masyarakat adat di Indonesia.
"Kita akan sederhanakan aturan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan, juga menilai pembahasan RUU ini sebagai langkah penting untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat.
Sementara itu, perwakilan komunitas adat Lamtoras-Sihaporas Simalungun, Mangitua Ambarita, berharap regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat adat dan mampu menghentikan praktik kriminalisasi.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN