Beda Pandangan dengan PDIP, Legislator PKS Sebut RUU Pemilu Lazim Jadi Inisiatif Pemerintah

JAKARTA – Perdebatan mengenai usulan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali mencuat di DPR RI. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi perbedaan pandangan dengan PDIP terkait usulan RUU Pemilu yang disebut sebaiknya berasal dari pemerintah.

Mardani menyebut bahwa dalam praktiknya, RUU Pemilu memang kerap berasal dari inisiatif pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan selama tetap dibahas bersama seluruh fraksi di DPR.

"Biasa dari pemerintah. Dari pemerintah ada kelebihan memperkuat sisi teknokratis. Kita sudah enam kali pemilu dan banyak disebut demokrasi prosedural, perlu naik kelas ke demokrasi substansial," kata Mardani, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga:

• Tragedi Dokter Muda Jadi Alarm, DPR Desak Reformasi Total Program Internship Kedokteran

Ia menegaskan, meski berasal dari pemerintah, pembahasan RUU tetap akan melibatkan partai politik di DPR hingga mencapai kesepakatan bersama.

"Kalaupun dari pemerintah tetap akan dibahas dan disetujui semua parpol di DPR," ujarnya.

Mardani juga menilai munculnya dorongan agar RUU Pemilu segera dibahas merupakan respons atas harapan publik. Ia menyebut masyarakat menginginkan proses revisi aturan pemilu dapat segera berjalan.

"Kenapa ada ide dari pemerintah karena publik berharap segera bergulir pembahasan Revisi UU Pemilu yang belum juga berjalan. Jadi keduanya oke, yang penting segera bergulir," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Ia menilai hal tersebut tidak tepat karena menyangkut kepentingan partai politik sebagai peserta pemilu.

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan 'nyawa' partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," kata Deddy.

Deddy menegaskan bahwa RUU Pemilu merupakan regulasi vital yang tidak seharusnya dilepaskan dari inisiatif DPR. Menurutnya, dinamika perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang wajar.*

(d/dh)

Neurorights dan Rights to Be Forgotten

Prabowo Setujui Penguatan Kompolnas, Rekomendasi Akan Lebih Mengikat

Puan Desak Penegakan Hukum Tegas Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati, Singgung Relasi Kuasa

Pasca Terbitnya SK Kepengurusan, Budiman Nadapdap Serukan Soliditas “Tingkat Dewa” Kader PDIP Sumut: Hentikan Gonjang-Ganjing

PDIP Ungkap Tantangan Berat yang Dihadapi Buruh RI

Megawati: Buruh Bukan Sekadar Faktor Produksi, Tapi Soko Guru Kemandirian Bangsa