MEDAN — Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, menyerukan soliditas penuh kepada seluruh kader partai setelah terbitnya surat keputusan kepengurusan definitif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Menurut Budiman, seluruh kader harus menghentikan dinamika internal yang sempat terjadi sebelum keluarnya surat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Ia menegaskan, keputusan yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersifat final dan wajib dihormati seluruh kader.Baca Juga:
"Tugas kita sekarang adalah bersinergi dan mendukung kepemimpinan DPD maupun DPC. Tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan apalagi menggugat nama-nama pengurus yang telah ditetapkan. Kita harus tegak lurus terhadap keputusan partai," kata Budiman kepada wartawan di Medan, Senin, 4 Mei 2026.
Ia mengatakan figur-figur yang masuk dalam struktur kepengurusan baru dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta loyalitas terhadap partai.
Menurut dia, perbedaan pandangan sebelum penetapan kepengurusan merupakan hal yang lazim dalam proses demokrasi internal.
Namun, setelah keputusan resmi dikeluarkan, seluruh kader diminta menghentikan polemik yang berpotensi melemahkan konsolidasi partai.
"Berhentilah gonjang-ganjing, intrik, dan berbagai penafsiran. Keputusan itu final dan mengikat. Kita harus patuh, tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka," ujarnya.
Budiman menilai tantangan politik yang dihadapi partai ke depan semakin berat. Ia bahkan menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membutuhkan "soliditas tingkat dewa" untuk menghadapi berbagai tekanan politik menjelang Pemilu 2029.
Menurut dia, terdapat kelompok elite oligarki yang disebutnya tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi kekuatan dominan dalam pemilu legislatif mendatang.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir partainya kerap berada di garis depan dalam menjaga konstitusi serta menolak berbagai upaya rekayasa politik.
Budiman mencontohkan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD sebagai salah satu isu yang mendapat penolakan keras dari partainya.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi sektor pertambangan yang melibatkan pengus
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke19 Tingkat Kabupaten Batu Bara resmi digelar mulai Rabu hingga Sabtu, 1316 Mei 2026. Keg
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait maraknya judi online (judol)
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (14/5/2026). Mata uang Garuda tercat
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku terpukul setelah dituntut membayar uang penggan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie optimistis bahwa lulusan dari Sekolah G
PENDIDIKAN
BINJAI Komisariat AlIshlahiyah Binjai menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi Nilainilai HMI yang berlangsung di Warung Anak Desa Bi
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 kepada seluru
NASIONAL
DEN HAAG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dia
NASIONAL
