Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, menyerukan soliditas penuh kepada seluruh kader partai setelah terbitnya surat keputusan kepengurusan definitif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Menurut Budiman, seluruh kader harus menghentikan dinamika internal yang sempat terjadi sebelum keluarnya surat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Ia menegaskan, keputusan yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersifat final dan wajib dihormati seluruh kader.Baca Juga:
"Tugas kita sekarang adalah bersinergi dan mendukung kepemimpinan DPD maupun DPC. Tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan apalagi menggugat nama-nama pengurus yang telah ditetapkan. Kita harus tegak lurus terhadap keputusan partai," kata Budiman kepada wartawan di Medan, Senin, 4 Mei 2026.
Ia mengatakan figur-figur yang masuk dalam struktur kepengurusan baru dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta loyalitas terhadap partai.
Menurut dia, perbedaan pandangan sebelum penetapan kepengurusan merupakan hal yang lazim dalam proses demokrasi internal.
Namun, setelah keputusan resmi dikeluarkan, seluruh kader diminta menghentikan polemik yang berpotensi melemahkan konsolidasi partai.
"Berhentilah gonjang-ganjing, intrik, dan berbagai penafsiran. Keputusan itu final dan mengikat. Kita harus patuh, tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka," ujarnya.
Budiman menilai tantangan politik yang dihadapi partai ke depan semakin berat. Ia bahkan menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membutuhkan "soliditas tingkat dewa" untuk menghadapi berbagai tekanan politik menjelang Pemilu 2029.
Menurut dia, terdapat kelompok elite oligarki yang disebutnya tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi kekuatan dominan dalam pemilu legislatif mendatang.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir partainya kerap berada di garis depan dalam menjaga konstitusi serta menolak berbagai upaya rekayasa politik.
Budiman mencontohkan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD sebagai salah satu isu yang mendapat penolakan keras dari partainya.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL