Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku terpukul setelah dituntut membayar uang pengganti senilai total Rp 5,68 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Nadiem menyebut dirinya tidak memiliki kekayaan sebesar jumlah yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.
"Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya," kata Nadiem usai sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/5/2026).Baca Juga:
Ia juga menegaskan bahwa total kekayaannya jauh di bawah angka yang diminta sebagai uang pengganti dalam tuntutan tersebut.
"Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu enggak sampai 500 miliar," ujarnya.
Dalam penjelasannya, Nadiem mempertanyakan dasar perhitungan jaksa yang memasukkan nilai saham Gojek saat Initial Public Offering (IPO) sebagai bagian dari kerugian negara.
Menurutnya, nilai IPO tersebut bukanlah uang yang ia terima secara langsung, melainkan hanya valuasi saham dalam laporan SPT tahun 2022.
"Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek," ucapnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 190 hari, serta uang pengganti Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun.
Jaksa menyebut uang pengganti tersebut berasal dari harta kekayaan yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Jika tidak dibayarkan, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara tambahan selama sembilan tahun.*
(k/dh)
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online (judol) sebagai musuh bersama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Catur Elang Perkasa, Mochamad Zaenuri, dalam penyidikan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pencabutan izin Pondo
HUKUM DAN KRIMINAL
KALTIM Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional memasuki fase penguatan baru setelah Indonesia resmi melak
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TENGGARA Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 14 Mei 2026. Kunjungan
NASIONAL
MEDAN Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota menangkap dua residivis, Doni Syaputra (37) dan Budianto (21), yang diduga membobol mess milik Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempromosikan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia
PEMERINTAHAN