Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, menyerukan soliditas penuh kepada seluruh kader partai setelah terbitnya surat keputusan kepengurusan definitif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Menurut Budiman, seluruh kader harus menghentikan dinamika internal yang sempat terjadi sebelum keluarnya surat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Ia menegaskan, keputusan yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersifat final dan wajib dihormati seluruh kader.Baca Juga:
"Tugas kita sekarang adalah bersinergi dan mendukung kepemimpinan DPD maupun DPC. Tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan apalagi menggugat nama-nama pengurus yang telah ditetapkan. Kita harus tegak lurus terhadap keputusan partai," kata Budiman kepada wartawan di Medan, Senin, 4 Mei 2026.
Ia mengatakan figur-figur yang masuk dalam struktur kepengurusan baru dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta loyalitas terhadap partai.
Menurut dia, perbedaan pandangan sebelum penetapan kepengurusan merupakan hal yang lazim dalam proses demokrasi internal.
Namun, setelah keputusan resmi dikeluarkan, seluruh kader diminta menghentikan polemik yang berpotensi melemahkan konsolidasi partai.
"Berhentilah gonjang-ganjing, intrik, dan berbagai penafsiran. Keputusan itu final dan mengikat. Kita harus patuh, tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka," ujarnya.
Budiman menilai tantangan politik yang dihadapi partai ke depan semakin berat. Ia bahkan menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membutuhkan "soliditas tingkat dewa" untuk menghadapi berbagai tekanan politik menjelang Pemilu 2029.
Menurut dia, terdapat kelompok elite oligarki yang disebutnya tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi kekuatan dominan dalam pemilu legislatif mendatang.
Ia menilai selama beberapa tahun terakhir partainya kerap berada di garis depan dalam menjaga konstitusi serta menolak berbagai upaya rekayasa politik.
Budiman mencontohkan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD sebagai salah satu isu yang mendapat penolakan keras dari partainya.
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT AKT di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL