JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026, untuk membahas proyek strategis pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantai Utara Jawa.
Berdasarkan pantauan, sejumlah pejabat yang hadir antara lain CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Infrastruktur danPembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Saat dikonfirmasi, Rosan Roeslani membenarkan bahwa pertemuan tersebut membahas proyek tanggul laut.Baca Juga:
"Iya tanggul laut," ujarnya singkat.
Hal senada disampaikan AHY yang juga mengakui bahwa rapat bersama Presiden Prabowo berkaitan dengan proyek giant sea wall.
Namun ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hasil pembahasan.
"Termasuk," kata AHY.
Proyek giant sea wall sendiri sebelumnya telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura Jawa.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut merupakan proyek jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
AHY sebelumnya menyebut proyek ini bisa memakan waktu hingga 20 tahun.
"Ini adalah proyek besar dan jangka panjang, jadi tidak melihat satu atau dua tahun, bahkan lima, 10, sampai dengan 20 tahun ke depan," kata AHY pada Januari 2026 lalu.
Proyek ini juga berada di bawah koordinasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, yang dibentuk untuk mempercepat perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur pesisir.*
(km/ad)
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
