Gugatan MBG di UU APBN 2026 Dicabut, MK Pastikan Perkara Tak Bisa Diajukan Ulang
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman menyebut anggaran revitalisasi dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia bersumber dari hasil efisiensi anggaran negara hingga sitaan perkara korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Dudung saat meninjau hasil revitalisasi di SMP Muhammadiyah 16, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.
"Insyaallah mudah-mudahan, dan ini anggaran dari efisiensi, kemudian dari sitaan-sitaan orang koruptor-koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita," kata Dudung.Baca Juga:
Ia mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan seluruh anak bangsa dapat belajar di ruang kelas yang layak, aman, dan nyaman.
Menurut dia, pemerintah kini menyalurkan langsung anggaran revitalisasi kepada sekolah agar proses perbaikan dapat dieksekusi lebih cepat tanpa melalui birokrasi yang panjang.
"Coba bayangkan ya, tidak ada sekolah lagi yang bocor, sanitasinya juga, WC-nya, toiletnya. Ini anggaran yang luar biasanya itu langsung kepada kepala sekolah," ujarnya.
Dudung juga menyebut pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun ini. Namun, baru sekitar 11 ribu sekolah yang telah tersedia anggarannya.
"Baru 11.000 sekolah anggarannya ada, yang sudah siap, dan sisanya nanti akan di-ABT-kan," katanya merujuk pada Anggaran Belanja Tambahan.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program tersebut untuk memastikan anggaran terserap secara tepat dan transparan.
"Bapak Presiden ini luar biasa. Saya akan terus cek apakah ini betul dilaksanakan," kata Dudung.
Program revitalisasi sekolah ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.*
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK