Banyak Pengamat Desak Penghentian Program MBG, SOKSI: Keblinger dan Sangat Naif

JAKARTA — Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan beban fiskal negara.

Kritik tersebut dinilai tidak tepat dan mengabaikan aspek jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Ambar Chrisdiana, menilai pandangan yang menyebut MBG bukan investasi karena makanan akhirnya terbuang merupakan logika yang keliru dan tidak berpihak pada kepentingan publik.

Baca Juga:

• Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA

"Pengamat seperti itu keblinger dan sangat naif. Mengatakan MBG bukan investasi karena makanan akhirnya dibuang adalah cara berpikir asal bunyi. Saya bahkan meragukan kredibilitas akademiknya," ujar Ambar kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Ambar menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.

Menurut dia, alasan fiskal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai persoalan anggaran seharusnya dijawab melalui inovasi peningkatan pendapatan negara, bukan dengan memangkas program sosial.

"Masalah fiskal harus dijawab dengan diversifikasi sumber pendapatan APBN, bukan mengurangi hak dasar rakyat," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah, khususnya jajaran ekonomi, untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta memastikan optimalisasi royalti sektor sumber daya alam masuk ke kas negara secara maksimal.

Selain itu, Ambar mengusulkan penguatan kelembagaan pelaksana MBG dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pengawasan agar program berjalan transparan dan bebas kebocoran anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM daerah dalam rantai pasok program MBG, mulai dari telur, susu, daging, hingga ikan, untuk menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal.

"Program ini harus menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada perbaikan gizi anak sekolah untuk mengatasi stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Hingga Mei 2026, program tersebut disebut telah menyerap anggaran sekitar Rp1 triliun per hari, melibatkan lebih dari 1,2 juta tenaga kerja di Sentra Pangan Prima Gizi (SPPG), serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Meski demikian, program ini tetap menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai besarnya anggaran berpotensi membebani keuangan negara.*

(tb/ad)

Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA

Indonesia–Rusia Sepakati Kerja Sama PLTN hingga Migas, Target Tambah 70 GW Listrik

Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

Menkeu Purbaya Ungkap Rahasia Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen: Daya Beli Masyarakat Kuat

KPK Periksa Dirut PT Catur Elang Perkasa Terkait Investasi PPT Energy Trading

Mentan Amran: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Indonesia Mulai Ekspor ke Australia