Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
PATI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan merespons polemik anggaran pengadaan sepatu siswa yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang dan menuai sorotan publik.
"Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat, 15 Mei 2026.Baca Juga:
Isu besaran anggaran sepatu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial.
Sejumlah pihak mempertanyakan kewajaran harga satuan dalam pengadaan perlengkapan siswa program Sekolah Rakyat.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan di Kementerian Sosial tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan tata kelola keuangan negara.
Ia menyebut setiap pengeluaran wajib melalui verifikasi dan pengawasan berlapis.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Gus Ipul juga memastikan kementeriannya terbuka terhadap kritik publik.
Ia menyebut seluruh laporan keuangan rutin diaudit oleh lembaga pengawas eksternal, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi.
Menurut dia, jika ditemukan indikasi kemahalan atau penyimpangan anggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan.
Bahkan, ia menyatakan siap menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK