Respons Polemik Sepatu Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Tercoreng Korupsi

PATI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan merespons polemik anggaran pengadaan sepatu siswa yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang dan menuai sorotan publik.

"Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Isu besaran anggaran sepatu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial.

Sejumlah pihak mempertanyakan kewajaran harga satuan dalam pengadaan perlengkapan siswa program Sekolah Rakyat.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan di Kementerian Sosial tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan tata kelola keuangan negara.

Ia menyebut setiap pengeluaran wajib melalui verifikasi dan pengawasan berlapis.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Gus Ipul juga memastikan kementeriannya terbuka terhadap kritik publik.

Ia menyebut seluruh laporan keuangan rutin diaudit oleh lembaga pengawas eksternal, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi.

Menurut dia, jika ditemukan indikasi kemahalan atau penyimpangan anggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan.

Bahkan, ia menyatakan siap menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

"Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum," kata dia.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya.*

(km/ad)

Peran Suami Cari Nafkah dan Istri Urus Rumah Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif Gender

MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Aksi “Binjai Darurat Kriminalitas” di Depan Polres, Massa Soroti Absennya Kasat Reskrim

Jaksa Ungkap Dugaan Skema Penyamaran Investasi Rp11 Triliun di Kasus Chromebook Nadiem

Prabowo Titip Pesan Menyentuh untuk Jemaah Haji Indonesia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Ekspor Pupuk RI Tembus Australia, Prabowo Dapat Ucapan Terima Kasih Langsung dari PM Albanese