JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan dirinya sempat terkejut ketika menerima undangan resmi dari Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth untuk berkunjung ke Pentagon pada April 2026.
Pasalnya, Sjafrie mengaku selama puluhan tahun masuk dalam daftar larangan masuk Amerika Serikat akibat keterlibatannya sebagai prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas dalam operasi militer di Timor-Timur.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.Baca Juga:
"Saya kaget juga. Saya bilang, 'terima kasih Pak Menteri sudah mengundang saya, tapi saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika Serikat'," kata Sjafrie di hadapan anggota dewan.
Menurut Sjafrie, larangan tersebut diberlakukan terhadap sejumlah personel pasukan khusus Indonesia yang pernah bertugas di Timor-Timur pada masa konflik.
Ia mengaku sudah sekitar 27 tahun terkena pencekalan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Sjafrie mengatakan dirinya sempat mencoba mengurus persoalan tersebut ketika mendampingi kabinet Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil karena pemerintah AS tetap mempertahankan larangan masuk tersebut.
"Seluruh prajurit special forces yang pernah bertugas di Timor-Timur itu di-banned. Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tetapi tetap tidak boleh masuk atas nama pemerintah Amerika Serikat," ujarnya.
Namun, menurut Sjafrie, situasi berubah setelah komunikasi langsung dengan Pete Hegseth.
Menteri Perang AS itu disebut menegaskan tidak ada lagi kebijakan pencekalan terhadap personel pasukan khusus Indonesia.
"Dia jawab, 'tidak ada lagi banned-banned-an. Semua special forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain,'" kata Sjafrie menirukan pernyataan Hegseth.
Setelah itu, Sjafrie akhirnya melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat pada April 2026 dan menghadiri pertemuan di Pentagon.
Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani kerja sama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).
Sjafrie menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan pertahanan kedua negara, termasuk membuka peluang kerja sama militer yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.
Pernyataan Sjafrie itu langsung menarik perhatian publik karena menyinggung kembali sejarah hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat pasca konflik Timor-Timur yang sempat memicu pembatasan terhadap sejumlah perwira TNI.*
(km/ad)
MEDAN Peredaran narkotika jenis baru berupa vape yang mengandung etomidate atau dikenal dengan istilah Vape Pot Getar mulai mendapat p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru. Dalam persidangan di Pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (K
NASIONAL
MEDAN Raut ceria dan semangat para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Jalan Flamboyan II, Medan Tuntungan, terlihat saat menerima kunj
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fakto
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mulai membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Ke
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat manta
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Polresta Deli Serdang mengungkap kasus pembunuhan terhadap Nurlis (69), seorang perempuan lanjut usia yang ditemukan tewas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah menginvestigasi beredarnya makalah ilmiah yang mengangkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik 15 pejabat administrator dan pengawas serta 2 kepala puskesmas
PEMERINTAHAN
