KADIN Kota Bogor Gandeng PWI, Perkuat Sinergi Dukung Industri Pers di Era Digital
BOGOR Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya
NASIONAL
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan tiga hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta ke Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, Senin (18/5/2026).
Ketiga hakim yang dilaporkan yakni Freddy Ferdian Isnartanto, Irwan Tasri, dan Zainal Abidin. Mereka merupakan majelis hakim yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Perwakilan TAUD, Daniel Winarta, mengatakan laporan tersebut diajukan ke Kamar Pengawasan Mahkamah Agung karena ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran selama proses persidangan berlangsung.Baca Juga:
"Juga ada kata-kata tidak pantas dalam persidangan seperti kata 'goblok', lalu ada penyampaian yang seolah memberi contoh cara penyiraman air keras yang benar," ujar Daniel kepada wartawan di Mahkamah Agung, Jakarta.
Selain itu, Daniel menyoroti tindakan majelis hakim yang disebut memegang barang bukti tanpa menggunakan sarung tangan saat sidang berlangsung.
TAUD juga menilai hakim bersikap intimidatif karena memaksa korban, Andrie Yunus, hadir di persidangan meski kondisi kesehatannya masih dalam pemulihan akibat penyiraman air keras.
Bahkan, kata Daniel, majelis hakim sempat mengancam akan mempidanakan Andrie jika tidak memenuhi panggilan sidang.
"Kami menilai tindakan tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena ada unsur ancaman dan keberpihakan," katanya.
Anggota TAUD lainnya, Guntur, menyebut pihaknya juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).
Menurutnya, pemaksaan terhadap korban untuk hadir di persidangan dapat memperburuk kondisi psikologis dan trauma yang dialami Andrie Yunus.
"Klien kami masih menjalani perawatan intensif. Pemaksaan hadir di persidangan justru bisa memperparah trauma korban," ujar Guntur.
TAUD meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim yang dilaporkan, sekaligus melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya sidang di Pengadilan Militer.
BOGOR Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya
NASIONAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyelu
PENDIDIKAN
VANCOUVER Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 20 pada pertandingan babak
OLAHRAGA
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (P
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Komando Operasi (Koops) TNI Habema mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi jenazah pilot berkewarganegaraan Amerika Serika
PERISTIWA