Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan tiga hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta ke Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, Senin (18/5/2026).
Ketiga hakim yang dilaporkan yakni Freddy Ferdian Isnartanto, Irwan Tasri, dan Zainal Abidin. Mereka merupakan majelis hakim yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Perwakilan TAUD, Daniel Winarta, mengatakan laporan tersebut diajukan ke Kamar Pengawasan Mahkamah Agung karena ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran selama proses persidangan berlangsung.Baca Juga:
"Juga ada kata-kata tidak pantas dalam persidangan seperti kata 'goblok', lalu ada penyampaian yang seolah memberi contoh cara penyiraman air keras yang benar," ujar Daniel kepada wartawan di Mahkamah Agung, Jakarta.
Selain itu, Daniel menyoroti tindakan majelis hakim yang disebut memegang barang bukti tanpa menggunakan sarung tangan saat sidang berlangsung.
TAUD juga menilai hakim bersikap intimidatif karena memaksa korban, Andrie Yunus, hadir di persidangan meski kondisi kesehatannya masih dalam pemulihan akibat penyiraman air keras.
Bahkan, kata Daniel, majelis hakim sempat mengancam akan mempidanakan Andrie jika tidak memenuhi panggilan sidang.
"Kami menilai tindakan tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim karena ada unsur ancaman dan keberpihakan," katanya.
Anggota TAUD lainnya, Guntur, menyebut pihaknya juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).
Menurutnya, pemaksaan terhadap korban untuk hadir di persidangan dapat memperburuk kondisi psikologis dan trauma yang dialami Andrie Yunus.
"Klien kami masih menjalani perawatan intensif. Pemaksaan hadir di persidangan justru bisa memperparah trauma korban," ujar Guntur.
TAUD meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim yang dilaporkan, sekaligus melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya sidang di Pengadilan Militer.
MEDAN Harta kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim menjadi sorotan setelah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komi
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim di Kantor Bupati Langkat serta kam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang uji materi UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UndangUndang APBN Tahun 2026 di Mahkamah Konstitu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai tidak menjadi persoalan apabila majelis hakim tidak meminta tanggapan terdakwa Nadiem
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis meski masih menghadapi ber
EKONOMI
LANGKAT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tetap menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia meski Bupati Langkat Syah Afand
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya buka suara terkait namanya yang dikaitkan dalam perkara dugaan gratifikasi pelepasan
NASIONAL
JAKARTA Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2026), usai terjaring dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Imparsial mendesak pemerintah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas bandar maupun gemb
HUKUM DAN KRIMINAL