Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pembentukan badan khusus ekspor yang disebut akan mengelola aktivitas ekspor nasional. Purbaya menegaskan keputusan terkait pembentukan lembaga tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Wah saya enggak tahu, nanti Presiden yang ngomongin itu," ujar Purbaya usai memimpin sidang debottlenecking, Selasa (19/5/2026).
Belakangan, isu pembentukan badan ekspor menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha, eksportir hingga ekonom. Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan pembentukan lembaga terpusat yang akan mengelola pengiriman komoditas strategis Indonesia ke pasar internasional.Baca Juga:
Berdasarkan informasi yang beredar, badan tersebut nantinya diproyeksikan berfungsi sebagai perantara khusus dalam aktivitas ekspor nasional.
Dalam skema yang dirancang, badan ekspor itu akan bertindak sebagai pembeli tunggal domestik. Para eksportir disebut harus menjual komoditas terlebih dahulu kepada badan tersebut sebelum dipasarkan ke pembeli global.
Rencana tersebut dikabarkan berkaitan dengan upaya pemerintah memberantas praktik under invoicing atau manipulasi nilai faktur ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.
Praktik tersebut diduga kerap digunakan untuk memperkecil laporan nilai perdagangan sehingga berdampak pada kebocoran penerimaan pajak dan hilangnya potensi devisa hasil ekspor di luar negeri.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan rincian resmi terkait struktur maupun mekanisme badan ekspor tersebut. Namun, kepastian mengenai isu itu disebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato resmi di DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.*
(in/dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA