Mendagri Tito: Tidak Semua Kepala Daerah Buruk

KENDARI — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala daerah sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik di tengah maraknya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat daerah.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 29 Mei 2026.

"Yang kedua, juga untuk membuktikan bahwa kita prihatin ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita kepala daerah yang terkena masalah hukum. Tapi tidak semua kepala daerah buruk. Nah, acara ini menunjukkan juga bahwa banyak kepala daerah yang baik," kata Tito.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Direhabilitasi Usai Terciduk Pakai Vape Narkoba, Polrestabes Medan Ungkap Alasannya

Menurut Tito, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia meminta kepala daerah yang telah menerima penghargaan agar terus meningkatkan kinerja, sementara daerah yang belum berhasil diminta tidak berkecil hati karena masih terdapat tahapan penilaian berikutnya.

"Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Semoga terus dipertahankan dan ditingkatkan. Juga bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1 triliun sebagai bentuk penghargaan atau insentif fiskal bagi pemerintah daerah berprestasi.

"Rp1 triliun di antaranya kita alokasikan dalam rangka untuk memberikan reward atau insentif-insentif. Bahasa keuangannya adalah insentif fiskal, yaitu Dana Insentif Daerah," kata Tito.

Ia menyebut penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yakni penanganan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta kemampuan creative financing atau inovasi daerah dalam meningkatkan pendapatan.

"Intinya kira-kira kepala daerah mana yang paling pintar cari duit," ujarnya.

Tito mengatakan skema penghargaan kini diubah berbasis regional agar daerah dengan kapasitas fiskal kecil tetap memiliki peluang bersaing secara adil.

Menurut dia, jika penilaian dilakukan secara nasional, daerah dengan APBD besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan cenderung mendominasi.

"Yang kecil-kecil kalah. Jadi enggak mungkin menang bertanding lawan daerah yang anggarannya Rp90 triliun," kata Tito.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri membagi penilaian ke dalam enam regional di Indonesia. Setelah regional Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, kini penghargaan diberikan untuk regional Sulawesi.

Tito menegaskan seluruh penilaian dilakukan secara kuantitatif menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga hasilnya dinilai objektif dan transparan.

"Karena angka enggak bisa dibohongin," ujarnya.

Ia bahkan mengaku tidak mengetahui daerah mana yang menjadi pemenang sebelum hasil diumumkan dalam acara tersebut.*

(km/ad)

ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Direhabilitasi Usai Terciduk Pakai Vape Narkoba, Polrestabes Medan Ungkap Alasannya

Pemkab Labusel Sembelih 56 Hewan Kurban Iduladha 1447 H, Daging Dibagikan ke ASN dan Warga

Labusel Jadi Satu-satunya Daerah di Sumut Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

Pemkab Asahan Cetak Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK RI atas LKPD 2025, Bupati Taufik: Ini Hasil Kerja Keras Bersama

Pelayanan Kesehatan Warga Sumut Membaik, Pemprov Catat Peningkatan Umur Harapan Hidup dan Penurunan Angka Kematian Ibu

Efek Berganda Program MBG, Rico Waas Sebut 255 SPPG di Medan Bisa Gerakkan Ekonomi Warga dan UMKM