JAKARTA – Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mendapat respons dari PDI Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng itu menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan sebagai kewajiban.
Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira mengatakan, penentuan bahasa asing yang diajarkan di sekolah sebaiknya mengikuti kurikulum yang telah disusun, bukan berdasarkan kebijakan insidental.
"Kalau soal selera bahasa, saya kira itu biar kurikulum sekolah yang menentukan. Jadi jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," ujar Andreas di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah memiliki ketentuan terkait bahasa asing yang diajarkan, dengan bahasa Inggris sebagai prioritas utama saat ini.
Menurutnya, bahasa Prancis memang merupakan salah satu bahasa internasional yang penting, namun posisinya lebih tepat sebagai bahasa pilihan, bukan kewajiban.
"Bahasa Prancis bisa saja diajarkan sebagai pilihan, sama seperti bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa lainnya. Tapi kalau wajib, saya kira perlu penguatan dulu pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," jelasnya.
Senada, Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, juga menilai kebijakan tersebut tidak bisa ditetapkan secara langsung tanpa kajian.
Ia menyebut kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan nasional dan tidak bersifat reaktif terhadap kunjungan diplomatik kepala negara.
"Tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke suatu negara lalu bahasa negara itu langsung diwajibkan di sekolah," kata Djarot.
Djarot menambahkan, penentuan bahasa asing yang diajarkan sebaiknya melibatkan kementerian terkait dan pihak sekolah sebagai pelaksana pendidikan.
"Perlu kajian mendalam, bahasa asing apa yang wajib dan apa yang pilihan. Jangan semuanya top-down," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia usai bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.*
(d/h)
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik wacana pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang pendidikan yang
NASIONAL
TEBING TINGGI Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menangkap dua pria yang diduga mencuri kabel listrik dengan menyamar sebag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend, melaporkan Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, ke Polda Metro Jaya terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap jaringan penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan dengan men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PDI Perjuangan menilai rencana Presiden ke7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan memengaruhi kekuat
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) aka
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
