PRSU ke-50 Jadi Ajang Diplomasi Ekonomi, Penang Malaysia Siap Tampilkan Pavilion Khusus di Medan
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menurut SBY, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, konflik di berbagai kawasan, hingga perubahan rantai pasok global yang memengaruhi stabilitas ekonomi banyak negara.
Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis (4/6/2026), SBY mengatakan Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki kekuatan besar yang dapat menjadi penopang ekonomi kawasan, yakni jutaan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha.Baca Juga:
"Ketika guncangan global terjadi, sistem bisa melemah, investasi menjadi lebih berhati-hati, dan pasar internasional berfluktuasi. Namun komunitas akar rumput tetap beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali," ujar SBY.
Ia menilai pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi agenda sosial semata, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
SBY menjelaskan UMKM berkontribusi besar dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, mulai dari sektor perdagangan, manufaktur skala kecil, pertanian, perikanan, logistik hingga usaha berbasis teknologi digital.
Menurutnya, negara yang mampu memperkuat kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan UMKM akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih kuat.
SBY juga mengingatkan pentingnya belajar dari berbagai krisis yang pernah dihadapi Indonesia, seperti krisis ekonomi Asia 1997-1998, bencana tsunami Aceh 2004, hingga krisis keuangan global 2008.
Dari berbagai pengalaman tersebut, ia menilai masyarakat yang tetap aktif secara ekonomi dan memiliki harapan terhadap masa depan menjadi faktor utama yang membantu negara bertahan menghadapi tekanan.
Selain UMKM, SBY menyoroti perkembangan teknologi digital yang dinilai membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Meski demikian, ia mengingatkan transformasi digital harus dibarengi dengan perluasan akses yang merata agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
"Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas inklusi ekonomi, bukan justru memperlebar kesenjangan," tegasnya.
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Nasional Vietnam memperbesar kemenangan dengan menggilas Myanmar 50 pada babak kedua pertandingan Piala AFF U19 tahun 2026 di
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menyoroti kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan tidak menyita 21.801 unit motor listrik yang menjadi bagian dari proyek pengadaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Saiful Mujani, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan selama pelaksanaan Piala AFF U19
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia
NASIONAL