Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana Sumatera, Pemulihan Masuki Fase Rekonstruksi Permanen

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026.

Dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera itu menandai masuknya fase pemulihan ke tahap rekonstruksi permanen setelah rangkaian penanganan darurat dan pemulihan fungsional pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Renduk tersebut akan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pemulihan hingga 2028.

Baca Juga:

• Penasihat DWP Aceh Tekankan Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah menegaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam dokumen itu, pemerintah menempatkan fase baru pemulihan bukan hanya sebatas pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak bencana.

"Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam pemulihan wilayah terdampak, dari penanganan darurat menuju pembangunan kembali yang bersifat permanen," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Renduk PRRP Sumatera juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah, termasuk dalam aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemulihan di lapangan.

Pemerintah menerapkan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, yang menekankan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa depan.

Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, antara lain pembangunan hunian tetap, penataan kawasan permukiman aman bencana, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Selain itu, penguatan sistem mitigasi dan tata kelola kebencanaan juga menjadi bagian penting dalam Renduk, termasuk pengembangan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.

Renduk PRRP Sumatera akan diterapkan di 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut.

Pelaksanaan program akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan target pemulihan, efektivitas anggaran, dan kesesuaian implementasi di lapangan.

"Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan kembali yang terpadu, inklusif, dan berbasis risiko bencana," demikian visi yang tercantum dalam dokumen yang ditandatangani Menko PMK Pratikno.

Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*

(ad)

Penasihat DWP Aceh Tekankan Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Rico Waas Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2025 di DPRD Medan: Ekonomi Tumbuh 5,10 Persen, Inflasi Terkendali di 4,36 Persen

Pemprov Sumut Perkuat Tim Gerak Cepat Antisipasi Wabah Flu Burung

Antusias Piala Dunia 2026 Tinggi, Bobby Nasution Ingatkan ASN Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik

Bobby Nasution Ingatkan Waspada Ancaman Gempa dan Tsunami Megathrust di Sumatera