Ia juga menekankan bahwa hasil setiap item tes saling berkaitan, sehingga dapat menjadi indikator konsistensi kemampuan peserta.
Karena itu, setiap bentuk ketidakwajaran dalam hasil tes dinilai dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan yang ada.
Kapolda mengingatkan bahwa proses seleksi ini tidak hanya menentukan kelulusan, tetapi juga berdampak pada perjalanan karier calon anggota Polri di masa depan.
"Sekali ada masalah dalam proses ini, akan tercatat dan berdampak pada masa depan. Karena itu jalani dengan jujur," ujarnya.
Di akhir kegiatan, Kapolda meminta panitia untuk memperketat pengawasan di lapangan serta membatasi akses area tes hanya bagi petugas yang berkepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan unsur pengawasan internal untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar.
Dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi, proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga memiliki integritas tinggi.*
(ad)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
