Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Penerimaan Terpadu Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Kamis, 11 Juni 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.Baca Juga:
Dalam kegiatan itu, sebanyak 170 calon peserta mengikuti tes kesamaptaan jasmani, terdiri dari 155 peserta pria dan 15 peserta wanita.
Uji kesamaptaan jasmani ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon anggota Polri.
Para peserta menjalani sejumlah tes fisik, di antaranya lari, push-up, sit-up, dan pull-up sesuai standar yang telah ditetapkan.
Kapolda Aceh juga meninjau langsung sistem pengawasan berbasis CCTV yang dipasang di seluruh area tes.
Melalui sistem tersebut, jalannya seleksi dapat dipantau secara real time oleh panitia, pengawas internal, hingga orang tua peserta yang berada di area tribun.
Menurut Kapolda, sistem ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Polri.
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya integritas seluruh pihak yang terlibat, baik panitia maupun peserta.
Ia meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan berdasarkan kemampuan masing-masing tanpa adanya kecurangan.
"Mulai hari ini saya minta semua niat yang tidak benar ditinggalkan. Proses seleksi ini harus berjalan jujur dan sesuai kemampuan masing-masing peserta," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil setiap item tes saling berkaitan, sehingga dapat menjadi indikator konsistensi kemampuan peserta.
Karena itu, setiap bentuk ketidakwajaran dalam hasil tes dinilai dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan yang ada.
Kapolda mengingatkan bahwa proses seleksi ini tidak hanya menentukan kelulusan, tetapi juga berdampak pada perjalanan karier calon anggota Polri di masa depan.
"Sekali ada masalah dalam proses ini, akan tercatat dan berdampak pada masa depan. Karena itu jalani dengan jujur," ujarnya.
Di akhir kegiatan, Kapolda meminta panitia untuk memperketat pengawasan di lapangan serta membatasi akses area tes hanya bagi petugas yang berkepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan unsur pengawasan internal untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan lancar.
Dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi, proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga memiliki integritas tinggi.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL