Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan total 6.088 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di beberapa titik di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, ribuan personel tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brimob, 200 personel BKO Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.
Pengamanan difokuskan pada empat titik utama, yakni kawasan Gedung DPR/MPR, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya.Baca Juga:
Budi menegaskan bahwa seluruh aparat yang diturunkan dalam pengamanan aksi tidak dibekali senjata api sesuai instruksi pimpinan kepolisian.
"Petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi," ujar Budi.
Ia juga menambahkan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, kehadiran aparat bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
"Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini," jelasnya.
Polda Metro Jaya juga mengimbau para peserta aksi untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi serta menghormati pengguna jalan lainnya agar tidak mengganggu ketertiban umum.*
(in/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL