Sebut Temuan Komnas HAM “Komentar Bodoh”, Pigai: MBG Tak Bisa Disebut Pelanggaran HAM

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa langsung dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Menurutnya, program tersebut masih merupakan bagian dari proses pembangunan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pangan dan gizi.

Baca Juga:

• Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya: Beliau Tidak Jujur

Pernyataan itu disampaikan Pigai menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sebelumnya mengungkap adanya indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG.

"Komentar bodoh dan tidak mengerti Prinsip HAM. MBG itu dalam konteks HAM masih on going to process of achieving human right. Program Makan Bergizi Gratis adalah Proses Pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM," kata Pigai, Selasa (16/6/2026).

Pigai menilai program yang masih berjalan dan terus dievaluasi tidak dapat langsung dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak boleh disebut pelanggaran HAM. Sesuatu yang sedang diproses tidak boleh dinilai sebagai pelanggaran HAM. Tetapi, perlu penilaian yang bersifat evaluasi," ujarnya.

Menurut Pigai, pemenuhan HAM merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menjamin martabat, kesetaraan, kebebasan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ia menjelaskan bahwa dalam kerangka HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pangan yang layak."Termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegas Pigai.

Lebih lanjut, ia mengatakan berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Pigai, pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan juga menjadi bagian penting dari target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang diadopsi banyak negara.

Ia menilai Program MBG sejalan dengan tujuan tersebut karena diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak dan kelompok rentan.

"Kebijakan MBG secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan," kata Pigai.

Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap hasil pemantauan awal terhadap pelaksanaan Program MBG yang menemukan sejumlah persoalan di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, lembaga tersebut menyebut terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Baca Juga:

• Uji Materi APBN 2026 di MK, Program MBG Tuai Kritik Wali Murid: Apa Urgensinya untuk Anak Sekolah?

"Nah, berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Temuan Komnas HAM itu menambah daftar evaluasi terhadap program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kualitas layanan, dan pemenuhan hak-hak warga negara.*

(km/ad)

Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya: Beliau Tidak Jujur

Uji Materi APBN 2026 di MK, Program MBG Tuai Kritik Wali Murid: Apa Urgensinya untuk Anak Sekolah?

966 Barang Milik Negara Senilai Rp3,59 Triliun Digunakan untuk Dukung Program Prioritas Prabowo, Ini Rinciannya

Presiden Palestina Telepon Prabowo, Ini yang Dibahas

Bupati Batu Bara Tinjau Irigasi di Desa Sei Muka, Siapkan Langkah Konkret Dukung Produktivitas 200 Hektare Lahan Pertanian

Bupati Batu Bara Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Pembangunan Daerah