Ketua DPP NasDem Usul Motor Listrik Program MBG Dijual

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pemanfaatan motor listrik yang sebelumnya dianggarkan untuk mendukung operasional program tersebut.

Menurut Irma, motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara sebaiknya dijual kembali apabila keberadaannya tidak lagi dibutuhkan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya. Lebih baik dijual lagi karena rata-rata kepala SPPG sudah memiliki kendaraan sendiri," kata Irma kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Rp635,9 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional 2027, Pendidikan Dapat Jatah Terbesar

Selain menyoroti penggunaan aset, Irma juga meminta BGN menyesuaikan besaran insentif bagi SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Menurut dia, beban kerja setiap SPPG berbeda sehingga tidak tepat jika seluruhnya menerima insentif dengan nominal yang sama.

"SPPG yang mendistribusikan makanan untuk 3.000 penerima tentu berbeda dengan yang melayani 2.500 atau 2.000 penerima. Insentifnya harus disesuaikan," ujarnya.

Irma juga mengusulkan agar program MBG lebih difokuskan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi.

Ia menilai peserta didik di sekolah-sekolah elite tidak perlu menjadi sasaran utama program tersebut.

Menurut dia, program MBG sebaiknya diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi.

"Siswa di sekolah elite tidak perlu mendapatkan MBG. Tetapi siswa yang berada di wilayah miskin tetap perlu mendapat dukungan karena program ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh mereka," katanya.

Selain itu, Irma meminta BGN mengevaluasi izin operasional sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan.

Ia menyoroti masih adanya dapur MBG yang beroperasi di bangunan sempit dan sulit dikembangkan.

"SPPG yang menggunakan bangunan tidak memadai dan tidak memungkinkan untuk diperluas atau direnovasi sebaiknya dicabut izinnya," ujar Irma.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui bahwa lembaganya sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program MBG, termasuk skema insentif bagi SPPG.

Menurut Agustina, ke depan besaran insentif tidak akan lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari.

Penyesuaian akan dilakukan setelah data penerima manfaat di seluruh daerah selesai diverifikasi.

"Nantinya insentif tidak lagi sama untuk semua SPPG. Kami akan menyesuaikannya berdasarkan data penerima manfaat yang telah final," kata Agustina.

Terkait motor listrik yang telah dianggarkan pada periode kepemimpinan sebelumnya, Agustina menegaskan bahwa seluruh aset yang sudah dibeli menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara maksimal.

Ia mengatakan pemanfaatan aset yang sudah tersedia merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Jika masih terdapat kekurangan fasilitas pendukung, BGN akan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.*

(d/ad)

Pemerintah Siapkan Rp635,9 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional 2027, Pendidikan Dapat Jatah Terbesar

Driver Ojol Medan Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Presiden Soal Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Laporan Dugaan Masalah Dapur MBG Bermunculan di Sumut, Ini Respons Kejati

Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Demo Mahasiswa di Kodim 0201/Medan, Dandim: Instansi Militer Tidak Boleh Jadi Lokasi Orasi

Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Bogor, Penyelidikan Korupsi MBG Meluas