Pasukan Siaga Jelang Putusan Ijazah Gibran, Menko Polkam Dudung: Situasi Politik Adem Ayem
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan situasi politik dan k
POLITIK
CILACAP– Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis dan skrining tuberkulosis (TBC) bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program nasional ini menargetkan ratusan ribu warga binaan serta puluhan ribu petugas lapas hingga akhir 2026.
Kick off program digelar di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penanggulangan TBC sekaligus mendukung target eliminasi penyakit tersebut pada 2030.
"Hari ini kita melaksanakan kick off nasional cek kesehatan gratis dan skrining tuberkulosis bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026," ujar Agus.Baca Juga:
Menurutnya, program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenimipas dan Kemenkes untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit menular, khususnya tuberkulosis.
Selain pemeriksaan TBC, kegiatan juga mencakup skrining HIV serta pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi warga binaan. Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis serta RPJMN 2025–2029.
Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas dukungan berbagai fasilitas kesehatan yang diberikan kepada jajaran pemasyarakatan, mulai dari alat monitor pasien, mesin rekam jantung (EKG), infus pompa elektronik hingga berbagai peralatan medis lainnya.
Menurut Agus, bantuan tersebut akan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi warga binaan.
Secara nasional, program ini menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 272.573 warga binaan pemasyarakatan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Khusus di Lapas Nusakambangan, skrining kesehatan akan menjangkau 4.842 warga binaan serta 926 petugas, dengan pelaksanaan dimulai pada akhir Juni hingga Desember 2026.
"Melalui langkah ini, negara hadir memastikan hak memperoleh layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan," kata Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut hadir dan bersama Menteri Agus meninjau langsung proses pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Nusakambangan.* (d/dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan situasi politik dan k
POLITIK
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot dan menarik tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara yang terseret perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengguna WiFi mungkin pernah menemukan dua pilihan jaringan, yakni 2.4 GHz dan 5 GHz. Keduanya samasama digunakan untuk mengirimka
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik suap masih terjadi di Indonesia dan dinilai telah merusak sejumlah institusi pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyelamatkan sekitar Rp52 triliun dalam dua tahun melalui rangkaian penertiba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai peluang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkam
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih menilai gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gi
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (6/10/2026). Rupiah naik 18 poin at
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (6/10/2026). IHSG naik 74,07 poin atau 1,21 persen ke l
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengambil langkah proaktif untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di bali
NASIONAL