Usulan Gaji Kepala Daerah Naik dari 20 Persen PAD, Guru Besar Unpad: Korupsi yang Dilegalkan?

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi menjadi bentuk legalisasi praktik yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah.

"Kalau sekarang pungutan-pungutan itu diminta 20 persen buat kepala daerah, apa bedanya dengan, itu kan korupsi yang dilegalkan?" kata Romli, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Romli menilai alasan untuk menekan praktik korupsi melalui penambahan hak keuangan kepala daerah tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia mengatakan, tidak ada jaminan bahwa pemberian bagian dari PAD akan membuat kepala daerah berhenti melakukan tindak pidana korupsi.

"Walaupun tujuannya tekan korupsi, ya kan? Karena tidak menjamin juga, tidak akan menjamin menekan korupsi," ujarnya.

Menurut Romli, Pendapatan Asli Daerah seharusnya digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program sosial.

Ia menilai tidak tepat apabila sebagian PAD justru dialokasikan menjadi hak tambahan bagi kepala daerah.

Selain itu, Romli mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini telah menerima gaji beserta berbagai tunjangan yang diatur oleh negara. Karena itu, penambahan jatah dari PAD dinilai tidak etis.

"Karena kepala daerah sudah dapat jatahnya, gajinya, ya belum lagi tunjangan kinerjanya. Rasa-rasanya kurang etis, tidak etis kalau itu diambil lagi untuk kepala daerah," tegasnya.

Romli juga menilai usulan tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan mengenai pemerintahan daerah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, persoalan maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan disebabkan oleh kecilnya penghasilan, melainkan karena faktor keserakahan.

Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

"Kalau masih terjadi juga, bukan masalah dia tunjangan, kesengajaan saja untuk menjadi kaya sebetulnya. Bukan menutupi apa kekurangan, tapi itu serakah itu namanya," ujar Romli.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi sejumlah regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Usulan tersebut muncul setelah maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Rifqinizamy, gaji kepala daerah saat ini dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp 5 sampai 6 juta rupiah, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," kata Rifqinizamy.

Wacana tersebut memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat mengurangi potensi korupsi.

Namun, kalangan akademisi menilai solusi tersebut belum tentu efektif dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah.* (km/ad)

OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Kolonel Budi Utomo, Perwira Aktif TNI yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek MBG

Dugaan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim, Akankah Kasus Berlanjut ke Penyidikan TPPU? Ini Respons Kejagung

DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas

APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang