JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Peningkatan sejumlah komponen biaya, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, dinilai berpotensi mendorong naiknya ongkos haji pada musim haji tahun depan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan mengenai biaya haji perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kebijakan yang tepat serta tidak membebani jemaah.
"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan sebagai kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," ujar Marwan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).Baca Juga:
Marwan menjelaskan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan membahas berbagai skema untuk menekan potensi kenaikan biaya haji sehingga tidak memberikan beban yang terlalu besar kepada calon jemaah.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dan mencari ruang efisiensi yang masih memungkinkan dilakukan.
Namun demikian, ia mengakui tidak semua komponen biaya dapat ditekan. Salah satunya adalah biaya penerbangan yang sangat bergantung pada kebijakan maskapai penerbangan.
Selain transportasi, komponen akomodasi di Arab Saudi juga dinilai perlu dievaluasi agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.
Selain membahas persoalan biaya, Marwan juga menyoroti keterbatasan kapasitas kawasan Mina yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.
Menurutnya, luas kawasan Mina tidak mengalami penambahan meskipun kuota jemaah dari berbagai negara terus meningkat.
"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tetapi area Mina tidak pernah bertambah," katanya.
Ia menilai skema Tanazul, yang selama ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina, perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal pada musim haji mendatang.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum terbuka untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Menurut Irfan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya.
"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini menjadi kesempatan untuk menemukan berbagai kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan haji ke depan," ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi dilakukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan sebagai upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.
Irfan menambahkan, salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan jemaah. Meski angka kematian jemaah haji tahun ini berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut dinilai masih cukup tinggi dan perlu terus menjadi bahan evaluasi.* (k/dh)
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
