Ketua Komisi II Sentil Mental ASN: Absen, Ngopi, Pulang, Sore Absen Lagi
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai kuat oleh lembaga pemeringkat internasional.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Baca Juga:
Ia menilai keputusan S&P menjadi kabar baik di tengah berbagai sentimen negatif yang berkembang mengenai perekonomian Indonesia sejak awal tahun.
"Jadi, Indonesia tidak Indonesia cemas tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas," kata Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah telah menjelaskan secara langsung kepada investor maupun S&P mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk proses penyusunan kebijakan yang melibatkan pemerintah dan DPR.
Langkah itu dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan, sebelum pengumuman resmi dari S&P, banyak pihak memprediksi peringkat kredit Indonesia akan mengalami penurunan.
Bahkan, berbagai narasi negatif mengenai pengelolaan anggaran negara juga sempat beredar.
"Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain sehingga ada kesan bahwa pemeringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja," ujarnya.
Namun, keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia justru menjadi sinyal bahwa lembaga internasional masih melihat kebijakan ekonomi Indonesia secara objektif dan berdasarkan kondisi fundamental yang ada.
"Jadi, pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur, prudent, dan independent melihat kebijakan kita baik tentunya ini berkat dukungan juga Komisi XI dan Anggota DPR dan lain-lain," kata Purbaya.
Purbaya berharap sinergi antara pemerintah dan DPR dapat terus terjaga agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jadi, ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerja sama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mulai menyampaikan optimisme kepada masyarakat maupun pelaku pasar.
Menurutnya, sentimen positif penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.
"Jadi, saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah bahwa kita ke depan tinggal maju saja tidak mundur lagi," ujarnya.
Keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.* (km/ad)
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih
NASIONAL
MEDAN PT Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dan sekitarnya kembali beroper
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, sete
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta laporan secara langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait perkembangan penanganan duga
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut dugaan tindak pidana
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan telah melayani sebanyak 1.099 warga Sumatera Utara melalui program berobat gratis Universal Heal
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Negara Qatar di Jakarta, Rabu (15/7/2026), untuk menyampaikan bela
NASIONAL
MEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatat tren pertumbuhan pendapatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan
EKONOMI
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyebut Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu kontributor utama da
NASIONAL