PWI Pusat Sosialisasikan Lima Peraturan Organisasi, Perkuat Tata Kelola dan Profesionalisme Wartawan

Tujuannya untuk memastikan konferensi berjalan demokratis, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

PWI Pusat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah melaksanakan konferensi secara demokratis, di antaranya Sulawesi Utara, Surakarta, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, serta Bengkulu yang dijadwalkan menggelar konferensi pada 18 Juli 2026.

Peraturan kedua mengatur Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) sebagai tahapan wajib bagi calon Anggota Muda PWI.

Aturan ini menetapkan standar nasional mengenai kurikulum, materi pembelajaran, kompetensi pemateri, administrasi, hingga penerbitan sertifikat.

Peraturan ketiga membahas Kedudukan Hari Pers Nasional (HPN).

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa HPN merupakan program strategis organisasi yang memiliki hubungan historis dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946. Aturan ini juga mengatur mekanisme representasi organisasi dalam penyelenggaraan HPN.

Peraturan keempat mengatur pengelolaan aset organisasi secara nasional.

Pengelolaan meliputi aset fisik, aset keuangan, aset digital, kekayaan intelektual, hingga basis data organisasi melalui sistem inventarisasi, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan yang lebih tertata.

Sementara peraturan kelima mengatur Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI.

Aturan ini memperkuat administrasi keanggotaan, termasuk pembaruan KTA, mutasi anggota antarprovinsi, penyusunan daftar pemilih tetap, serta penegasan hak memilih dan hak dipilih sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Joko Tetuko, menegaskan bahwa sosialisasi lima Peraturan Organisasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan sekaligus memperkuat pelayanan kepada anggota.

"Peraturan Organisasi ini bukan semata-mata menyusun regulasi baru, melainkan membangun sistem organisasi yang memiliki standar nasional, tertib administrasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi," tegas Joko Tetuko.

Rano Karno Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Ajak Jurnalis Kirim Karya Terbaik hingga 31 Juli

Kasus Kekerasan Seksual Sampang Disorot Maruli Siahaan, Negara Diminta Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku

Polisi Ungkap Misteri Tewasnya Pendaki Gunung Sibayak, 9 Orang Resmi Jadi Tersangka

Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi

Berbekal CCTV, Tim Rimueng Koetaradja Ungkap Curanmor Honda CRF hingga ke Aceh Utara

Cek SPN Polda Aceh, Kapolda Pastikan Calon Bintara Polri Dibentuk dengan Teknologi Digital