Boyamin Beberkan Dasar Hukum, Penetapan Tersangka Febrie Tak Perlu Restu Presiden
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan pen
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran pertahanan merupakan penegasan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dave, efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting agar setiap belanja negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, termasuk untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
"Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," kata Dave Laksono kepada wartawan, Sabtu (18/7/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal.
"Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara," ujarnya.
Meski mendukung efisiensi anggaran, Dave mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter yang berbeda dibanding sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang negara.
Karena itu, setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan nasional maupun dinamika geopolitik yang terus berkembang.
"Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional," katanya.
Dave menegaskan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembahasan anggaran agar tercipta keseimbangan antara pembangunan sektor pertahanan dan program kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang dan tata kelola anggaran yang efektif.
"Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Dave.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.
JAKARTA Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan pen
NASIONAL
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan masih mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan d
PERISTIWA
TAPAKTUAN Aksi perampokan menggegerkan pusat Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (18/7/2026) pagi. Sebuah toko emas bernama Am
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan tim gabungan Satgas Operasi Damai C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan pesan kepada seluruh apar
PEMERINTAHAN
CARACAS Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Juni 2026 terus bertambah. Pemerintah Venezuela me
INTERNASIONAL
MEDAN Seorang pria berinisial ET (39) diduga tega membakar ayah kandungnya sendiri berinisial YL (66) di Jalan Wakaf II, Kelurahan Lalan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sumatera Utara, mulai berangsur terurai set
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan kampanye pemilu, salah s
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan Prog
NASIONAL