Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, sama seperti keterlibatan kedua institusi tersebut dalam sektor pertanian.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai peran TNI dan Polri dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Menurut saya begini. Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu, melibatkan semua pihak. Mohon maaf saya komentar sedikit tentang pertanian," ujar Sudaryono.Baca Juga:
Sudaryono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian kemudian menjelaskan pengalamannya saat pemerintah mendistribusikan sekitar 70 ribu pompa air kepada petani ketika musim kemarau.
Menurutnya, saat itu distribusi melibatkan TNI dan Polri karena tidak tersedia anggaran khusus untuk biaya penyaluran.
"Membagi pompa di musim paceklik kemarau itu ada 70.000 pompa. Itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Ongkos untuk membaginya tidak ada," katanya.
Ia mengakui, saat itu juga muncul pihak-pihak yang mempertanyakan keterlibatan TNI dan Polri dalam proses distribusi bantuan.
Namun, menurutnya, yang terpenting adalah memastikan program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
"Jadi intinya saya tidak ingin berkomentar lebih jauh. Intinya adalah semua pihak bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.
Sudaryono menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Ia mengatakan program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
"Sasarannya itu anak-anak cukup gizi, aman. Jadi aman dan cukup gizi, dan kemudian berdampak pada ekonomi di lokal. Tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain," jelasnya.
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK
MEDAN Sebanyak 150 penyelamat lingkungan atau pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, resmi mendapat ja
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Per
PEMERINTAHAN