Satgas PRR Percepat Pembangunan 37.373 Hunian Tetap di Aceh, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2 Triliun

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan permanen pascabencana yang ditargetkan berlangsung pada periode 2026–2028.

Berdasarkan data Posko Satgas PRR hingga 23 Juli 2026, sebanyak 1.832 unit atau sekitar 4,90 persen dari total kebutuhan hunian tetap saat ini masih dalam proses pembangunan.

Baca Juga:

• Jembatan Armco Garuda Tahap III di Aceh Utara Rampung, Akses Warga ke Sekolah dan Perkebunan Kini Hanya 30 Menit

Sementara itu, 401 unit telah selesai dibangun dan siap ditempati oleh masyarakat terdampak.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan agar berjalan serentak tanpa mengabaikan standar teknis dan keselamatan bangunan.

"Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian hunian tetap. Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dana tersebut ditujukan untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan hunian tetap hingga akhir tahun 2026.

Program pembangunan huntap merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp58,973 triliun.

Nilai tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi nasional sebesar Rp101,166 triliun untuk periode 2026–2028.

Satgas PRR menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.

Lokasi pembangunan huntap harus sesuai dengan tata ruang, memiliki status lahan yang jelas, aman dari ancaman bencana, serta didukung infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah dalam penataan ruang tidak akan digunakan sebagai lokasi permukiman baru.

Pembangunan hunian tetap dilakukan melalui beberapa skema. Kementerian PKP membangun kawasan permukiman pada lahan yang telah dinyatakan clear and clean.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani pembangunan secara in-situ, yaitu di atas lahan milik warga yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, BNPB juga menyalurkan bantuan stimulan secara bertahap kepada masyarakat yang memilih membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Untuk pembangunan melalui Kementerian PKP, proses lelang telah berjalan di sejumlah lokasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Satgas PRR menargetkan pembangunan tahap 2026 mulai berlangsung secara bertahap pada Agustus di berbagai daerah di Aceh.

Percepatan penyediaan hunian tetap juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit hunian di Kabupaten Aceh Utara.

Polri turut berkontribusi dalam pembangunan huntap di Aceh Tamiang.

Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi merencanakan pembangunan ratusan unit rumah bagi masyarakat terdampak.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait penyediaan lahan.

Safrizal menjelaskan bahwa proses penyelesaian lahan masih dilakukan bersama pemerintah daerah.

Di Aceh Tamiang, salah satu lokasi di kawasan PT Semadam masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan mulai dibangun pada 2027

. Sementara itu, lokasi pembangunan di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, namun proses pengadaan lahannya masih berlangsung sesuai ketentuan.

Satgas PRR berharap seluruh proses penyediaan lahan dapat diselesaikan tepat waktu, dilakukan secara transparan, dan tetap memberikan kepastian hukum.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara hibrida bersama Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kepala daerah di Aceh pada Selasa (21/7/2026), mengingatkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan sesuai target.* (ad)

Jembatan Armco Garuda Tahap III di Aceh Utara Rampung, Akses Warga ke Sekolah dan Perkebunan Kini Hanya 30 Menit

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 27 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 27 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Unmuha Kirim 25 Mahasiswa Ikuti PEKSIMIDA XVII 2026, Targetkan Prestasi Lebih Baik

Survei SMRC: Hampir Separuh Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Buruk atau Sangat Buruk

Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Turun Jadi 51,1 Persen