JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penertiban internal dengan memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin.
Selain itu, BGN juga menjatuhkan sanksi penutupan permanen terhadap ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan organisasi dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.Baca Juga:
"Per hari ini. Tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi. Hari ini, kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 27 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pegawai yang diberhentikan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
"Yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," imbuhnya.
Menurut Sudaryono, alasan terbesar pemberhentian tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin.
"Pegawai non-ASN ini diberhentikan. Salah satu dan paling besar (alasannya) adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain lain," ucap dia.
Selain itu, BGN juga menemukan sembilan aparatur yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
Mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," ujar dia.
Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin ringan.
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mendapat dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan lahan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu menyerahkan bantuan sebanyak 62 unit kursi roda ada
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penertiban internal dengan memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai melakukan pel
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap identitas enam anggota Polri yang ditangkap dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 27 J
NASIONAL
JAKARTA Politikus Ferdinand Hutahaean menilai penggunaan istilah londo ireng oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Hari
POLITIK
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota PJS di berba
NASIONAL
JAKARTA Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu perhatian kalangan ekonom. Center of Economic an
EKONOMI
